KABARAYA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar, melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Palangka Raya, Senin (1/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana.
Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi layanan pemasyarakatan serta program pembinaan yang dijalankan bagi warga binaan. Sejumlah fasilitas ditinjau, mulai dari Klinik Pratama, dapur lapas, area pembinaan kemandirian, hingga Lapalka Cafe yang menjadi sarana pelatihan keterampilan bagi warga binaan.
Saat meninjau dapur lapas, Bias Layar memberikan apresiasi terhadap kondisi kebersihan yang dinilai terjaga dengan baik. Menurutnya, kebersihan dapur merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak dasar warga binaan.
“Kami harus melihat langsung kondisi di lapangan, apa yang masih kurang dan apa yang sudah berjalan baik. Warga binaan tetap memiliki hak yang harus dipenuhi secara layak,” ujarnya.
Selain itu, Bias Layar juga meninjau area budidaya perikanan yang menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian. Ia menilai program tersebut memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan karena dapat menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan setelah bebas nanti.
“Tempat budidaya perikanannya bagus dan memiliki potensi yang baik. Jika dikembangkan lebih lanjut, manfaatnya akan semakin besar bagi warga binaan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bias Layar juga berdialog langsung dengan warga binaan. Ia berpesan agar seluruh penghuni lapas menjaga ketertiban, menjauhi pelanggaran aturan, serta memanfaatkan masa pembinaan untuk memperbaiki diri.
Terkait meninggalnya seorang warga binaan di Lapas Palangka Raya, Bias Layar turut meninjau sel isolasi yang menjadi lokasi kejadian. Dari hasil peninjauan, ia menyatakan tidak menemukan kondisi yang membahayakan dan menilai pihak lapas telah menjalankan prosedur sesuai standar operasional yang berlaku.
Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, menyampaikan bahwa kunjungan Komisi XIII DPR RI menjadi momentum penting untuk melihat langsung berbagai tantangan yang dihadapi jajaran pemasyarakatan.
Menurutnya, persoalan overkapasitas penghuni dan keterbatasan personel masih menjadi tantangan utama yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di Kalimantan Tengah.
“Meski menghadapi berbagai keterbatasan, kami terus berupaya memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan secara optimal serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujar Putu.
Ia berharap dukungan DPR RI dapat membantu penguatan program pembinaan serta peningkatan sarana dan prasarana pemasyarakatan di Kalimantan Tengah.
